Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.Vigilance versus a perceived communist danger remained a trademark of Suharto's 30-yr presidency. The CIA described the mass
In recent times, a lot of scientific studies done by human rights businesses and Imagine tanks have discovered civic space in Indonesia is shrinking, at the very least from the parts of flexibility of expression, peaceful assembly and Affiliation.Permasalahan yang harus diatasi oleh para legislator adalah mencari jalan, agar dapat menyusun Undang-u
Usually, the requests are from legislation enforcement officials followed up from BPK’s investigation or their particular investigation,” Pramono highlighted."Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus be
Polemik kerja paruh waktu ITB bagi penerima beasiswa keringanan UKT – 'Kami masih waswas, kami akan mengawal kebijakan ini sampai tuntas'Personalize your examining expertise by altering the textual content size to modest, medium, or significant—discover what’s most relaxed for you personally.Impacts of loved ones entities on environmental dis
I do think, ultimately, I appreciate the various voices which are heard within the IDI approach to SAI strengthening and SAI success And that i search for to pay attention to these Views as an IDI Board member." Di sisi lain, Pramono mengaku tidak akan menawarkan janji-janji yang terlalu tinggi kepada masyarakat Jakarta. Ia ingin agar warga Jaka